Senin, 04 September 2017
Hasil penelusuran koran Inggris, The Guardian, menyebut pemerintah Myanmar memblokir semua bantuan kemanusiaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk warga sipil di Negara Bagian Rakhine, tempat mayoritas muslim Rohingya mengalami kekerasan dari militer. Situs judi online
Kantor Koordinator PBB di Myanmar mengatakan kepada Guardian, situasi keamanan dan larangan dari pemerintah membuat operasi pengiriman bantuan kemanusiaan terkendala sebab tidak diberi izin.
"PBB berkomunikasi dengan otoritas setempat untuk memastikan operasi bantuan kemanusiaan bisa berjalan segera," kata pejabat PBB, seperti dilansir the Guardian, Senin (4/9).
Para pekerja kemanusiaan dari badan PBB untuk urusan pengungsi UNHCR dan badan PBB untuk urusan anak UNICEF sudah sepekan lebih tidak bisa melakukan pekerjaan lapangan karena larangan dari pemerintah ini.
Badan PBB untuk bantuan pangan WFP juga menyatakan mereka menunda pengiriman bantuan kemanusiaan ke Rakhine yang dihuni sekitar 250 ribu jiwa.
Sebanyak 16 lembaga swadaya masyarakat dan organisasi bantuan kemanusiaan, termasuk Oxfam dan Save the Children juga mengeluhkan larangan pemerintah ini.
"Organisasi kemanusiaan sangat khawatir dengan nasib ribuan warga akibat kekerasan yang terjadi di sebelah utara Rakhine," ujar Pierre Peron, juru bicara dari kantor PBB urusan kemanusiaan di Myanmar. Situs judi terpercaya
